Identifikasi Variabel Strategis Aspek Ekonomi di Wilayah Prov. Kalimantan Barat pada Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan.
Jakarta - Kemenko Polhukam melalui Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional dan Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman telah melaksanakan peninjauan lapangan dan rapat koordinasi dalam rangka melakukan pemetaan permasalahan ekonomi guna terjaganya stabilitas politik, hukum, dan keamanan di Prov. Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada tanggal 13-16 Agustus 2024.
Kegiatan diawali dengan melakukan peninjauan lapangan ke beberapa lokasi Proyek Strategis Nasional pada Rabu, 14 Agustus 2024 ke Pelabuhan Internasional Kijing di Kab. Mempawah dan Kawasan Industri Landak di Kab. Landak Prov. Kalbar. Peninjauan dilakukan dengan melibatkan unsur satuan wilayah dari Kodam XII/TPR, Lantamal XII Pontianak, Lanud Supadio Pontianak, serta Polda Kalbar. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pertemuan dan interaksi langsung dengan beberapa stakeholder Forkopimda, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di daerah.
Rangkaian kegiatan selanjutnya pada Kamis, 15 Agustus 2024 melaksanakan rapat koordinasi di Kantor Gubernur Prov. Kalbar yang dihadiri Pj Gubernur dan jajaran pejabat utama Prov. Kalbar, Biro Perekonomian Prov Kalbar, Disperindag Prov Kalbar, Kajati Prov Kalbar, Kanwil Kemenkumham Prov Kalbar, dan Kanwil Beacukai Prov Kalbar. Selanjutnya melakukan rapat koordinasi di Polda Kalbar bersama jajaran dari Ka BNN Prov Kalbar dan Kabinda Prov. Kalbar. Kemudian melaksanakan rapat koordinasi di Lantamal XII Pontianak dengan melibatkan unsur satuan wilayah dari Kodam XII/TPR, Lantamal XII Pontianak dan Lanud Supadio.
Provinsi Kalimantan Barat memiliki perbatasan darat paling panjang dengan Serawak Malaysia (966 km), dan wilayah Kalbar berada di jalur ALKI-I serta berdekatan dengan IKN. Terdapat beberapa PSN potensial untuk peningkatan ekonomi seperti Pelabuhan Terminal Kijing, Kawasan Industri Landak, dan Kawasan Industri Ketapang sehingga wilayah Kalbar sangat potensial dalam penyerapan tenaga kerja lokal, disamping sumber daya alam pertambangan guna peningkatan perekonomian daerah. Namun masih ditemukan beberapa permasalahan yang mengganggu stabilitas politik, hukum, dan keamanan khususnya baik faktual maupun potensial masalah.
Beberapa permasalahan yang perlu ditindak lanjuti antara lain fasilitas di Pelabuhan Internasional Kijing dan KIM Landak terlihat belum memadai, sehingga belum berjalan sesuai yang diinginkan. Salah satu persoalan adalah keikutsertaan dan komitmen investor untuk membangun industri; Perlu penguatan unsur Forkopimda; Pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan orang di perbatasan, ilegal mining, dan peredaran narkoba sudah berjalan namun perlu dioptimalkan lagi sehubungan adanya jenis psikotropika yang dikemas dan didistribusikan melalui jalur perbatasan.
Sebagai tindak lanjut hasil peninjauan maka Kemenko Polhukam perlu memberikan rekomendasi kepada pihak terkait antara lain optimalisasi pemberdayaan peran dan fungsi Forkopimda Prov. Kalbar. Sehingga pemetaan permasalahan ekonomi dalam bingkai ketahanan nasional, kedaulatan wilayah maritim dan sumber daya alam khususnya, dapat diantisipasi melalui sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian permasalahan pada perspeksif politik, hukum, dan keamanan.
Sumber Kemenko Polhukam RI
