TEKS FOTO : KANWIL KEMENKUMHAM RIAU HADIRI PEMBUKAAN RAKOR FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
Pekanbaru - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Riau menggelar rapat koordinasi (Rakor) tahun 2024 dengan tema "Pemberdayaan Keragaman Menuju Indonesia Emas 2024", Jumat (30/8/2024).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Budi Argap Situngkir, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Hukum, M. Farhan Nizar, menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Riau 2024 bertempat di Ballroom Grand Central Hotel Pekanbaru.
Diawali dengan penyampaian Laporan Ketua Panitia Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Riau 2024, Santoso mengatakan, kegiatan ini merupakan kerjasama FPK Riau dengan Kesbangpol Riau yang dirangkai dengan kegiatan nasional Pesona Bhinneka Tunggal Ika serta Karnaval Budaya Parade Bhinneka Tunggal Ika.
Dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua FPK Provinsi Riau, Auni M. Noor, yang mengatakan, kegiatan ini sangat diperlukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta anggota FPK Riau. Auni M. Noor juga menjelaskan rakor kali ini merupakan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja FPK serta memberikan rekomendasi kepada Penjabat (Pj) Gubernur Riau. "Kami berharap output dari rakor ini bukan sekadar program kerja, tetapi juga dampak nyata bagi masyarakat luas," ujar Auni.
Pj. Gubernur Riau, Rahman Hadi, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol, Jenri Salmon Ginting, memberikan sambutan yang sekaligus membuka Acara. “Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) merupakan wadah yang penting untuk kolaborasi, menumbuhkan dan memantapkan serta memelihara pembauran kebangsaan,” ujarnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Riau, Jenri Salmon Ginting, menegaskan pentingnya peran FPK dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman suku dan budaya. "Tugas pokok FPK adalah menjaga kesatuan, terutama dalam menghadapi potensi konflik," katanya. Jenri juga berharap Rakor ini berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang membawa dampak positif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di Provinsi Riau.
(KemenkumhamRiau)
