JAKARTA- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengintensifkan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih transparan, cepat, dan berfokus pada masyarakat, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil, Andi Kriarmoni, menyampaikan bahwa Dukcapil tengah menjalankan rebranding untuk membentuk citra baru yang lebih modern dan ramah teknologi.
Dalam Lokakarya Penyusunan Strategi Rebranding Dukcapil yang berlangsung di Hotel Orchardz Jayakarta, mulai 28 hingga 29 Oktober, Andi menegaskan pentingnya langkah ini guna memastikan pelayanan publik yang lebih baik.
“Dengan rebranding ini, kami ingin Dukcapil menjadi mitra yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan cepat dan transparan. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik adalah kunci keberhasilan kami,” ujar Andi, Senin (28/10/2024).
Andi menambahkan, selain inovasi teknologi, penyampaian informasi yang efektif kepada publik menjadi prioritas. Menurutnya, komunikasi publik yang tepat akan membantu masyarakat memahami kebijakan dan program yang dicanangkan.
Di era digital, Andi menekankan bahwa ekspektasi publik untuk informasi yang cepat dan transparan menjadi tantangan yang harus dijawab.
Sebagai bagian dari strategi komunikasi yang lebih baik, Ditjen Dukcapil memaksimalkan penggunaan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Dengan media sosial, Ditjen Dukcapil dapat menyampaikan informasi terbaru mengenai kebijakan, program, dan capaian pemerintah dengan cara yang mudah diakses dan dipahami.
“Media sosial memiliki peran strategis dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui platform ini, kami menyampaikan informasi akurat dan terkini,” kata Andi.
Lokakarya tersebut juga menjadi ajang pelatihan bagi peserta untuk mempelajari cara merancang pesan yang efektif dan teknik penggunaan media sosial secara profesional.
Dalam kesempatan yang berbeda, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif transformasi digital Ditjen Dukcapil. Ia menegaskan bahwa digitalisasi merupakan langkah penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.
“Pelayanan publik tidak hanya soal kecepatan, tapi juga ketepatan data dan keamanan. Kedua faktor ini esensial agar pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat benar-benar optimal,” ujar Bima Arya. Menurutnya, validitas data, dukungan infrastruktur, dan keamanan menjadi fondasi utama yang harus dijamin dalam pelayanan kependudukan.
Bima Arya menambahkan, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan integrasi Single Identity Number (SIN) merupakan langkah konkret yang akan membantu menyederhanakan administrasi kependudukan, memastikan keamanan, dan meningkatkan efisiensi.
Dengan beragam langkah strategis ini, Ditjen Dukcapil optimistis dapat menghadirkan pelayanan yang lebih terbuka, modern, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Transformasi digital dan penguatan komunikasi publik diharapkan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat melalui layanan publik yang lebih handal.
"Melalui digitalisasi dan optimalisasi media sosial, mari kita bersama-sama wujudkan layanan yang lebih transparan, terbuka, dan benar-benar berorientasi pada masyarakat,” pungkas Andi.
