Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau mengikuti arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Komjen. Pol. Dr. Nico Afinta, secara virtual pada Selasa (22/10/2024). Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Budi Argap Situngkir didampingi Kepala Divisi Adminstrasi Johan Manurung, Kepala Divisi Pemasyarakatan Ricky Dwi Biantoro, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Edison Manik mendengarkan arahan Sekjen yang menekankan pentingnya menjaring calon Pegawai Negeri Sipil yang terbaik dan memiliki integritas tinggi.
Secara keseluruhan calon abdi negara yang melamar pada Kementerian Hukum dan HAM yang dinyatakan lulus seleksi Administrasi sebanyak 441.008 orang peserta terdiri dari 437.779 orang mengikuti SKD 2024 dan 3.229 orang tidak mengikuti SKD tahun 2024 karena telah memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun 2023.
"Kita harus memastikan bahwa yang lolos seleksi ini adalah orang-orang terbaik dari seluruh Indonesia," tegas Nico. Ia juga meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi untuk membentuk tim khusus guna mengawasi setiap tahapan seleksi, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil akhir.
Nico Afinta juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses seleksi. Beliau menginstruksikan agar dibuat layanan pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. "Tolong ditempelkan besar-besar nanti di pintu masuk atau di dalem, ditulis nomor pengaduan," ujarnya.
Selain itu, Nico Afinta juga menekankan pentingnya kualitas penilaian dalam setiap tahap seleksi, mulai dari tes psikologi hingga wawancara. "Jangan main-main kalau misalkan kita punya kesempatan memilih yang terbaik," tegasnya.
Untuk memastikan kualitas seleksi, Nico Afinta meminta agar dilakukan pengecekan secara berkala terhadap sistem yang digunakan, serta membuat parameter penilaian yang jelas untuk setiap tahap. "Nanti saya akan mengecek secara random atau para tim yang saya minta akan melakukan pengecekan secara random. Para Kakanwil juga silahkan melakukan tes random juga kebawah," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Budi Argap, menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan arahan Sekretaris Jenderal. "Kami akan bekerja keras untuk memastikan bahwa proses seleksi CPNS ini berjalan dengan lancar, transparan, dan akuntabel. Peserta dapat menghubungi Helpdesk seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM melalui nomor 0878-4030-2006 apabila menemui kendala," tegasnya.
Dengan adanya arahan ini, diharapkan proses seleksi ASN di Kementerian Hukum dan HAM dapat berjalan dengan lebih transparan, akuntabel, dan menghasilkan calon ASN yang berkualitas.
(KemenkumhamRiau)
